Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membongkar kawasan Kalijodo pada 29 Februari 2016 karena berada di jalur hijau. Tak terkecuali kafe-kafe di sepanjang Jalan Kepanduan II, Kalijodo yang dikenal menjadi lokasi bisnis prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman keras.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tidak akan memberikan tempat bagi PSK Kalijodo untuk beroperasi lagi. Apalagi para PSK kebanyakan bukan warga asli Jakarta. Ahok ingin para PSK itu kembali ke kampungnya masing-masing.
"Saya tidak mau menyediakan, karena undang-undang kami tidak memperbolehkan menyediakan lokasi untuk PSK," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/2/2016).
Kendati begitu, Ahok mengakui memberantas bisnis prostitusi tidak mudah. Praktik esek-esek ini kerap ditemui di beberapa tempat. Oleh karena itu, pemprov menyerahkan penanganan itu kepada pihak berwajib.
"Tapi kalau Anda mau menjual diri di hotel atau di rumah, itu urusan Anda. Itu ditangkap polisi, pidana, begitu saja," tandas Ahok.
Ratapan PSK Kalijodo, Disekap dan Layani Belasan Tamu Semalam
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menegaskan penertiban Kalijodo harus dilakukan. Sebab, pemukiman warga berada di atas jalur hijau, bukan semata-mata karena ada bisnis prostitusi di sana. Pada penertiban ini, Ahok memberikan solusi kepada warga Kalijodo yang memiliki KTP DKI untuk pindah ke rumah susun (rusun).
"Negara ini ada aturan hukum. Ini hijau, ini ruang terbuka hijau. Maka kita harus bereskan. Kita butuh 33 persen hijau (di Kalijodo)," ucap Ahok.
Demikian pula dengan warganya yang melanggar aturan dengan membuka usaha di atas jalur hijau. Ahok menegaskan tidak akan menolerir siapa saja yang melanggar aturan, sekalipun dengan alasan desakan ekonomi.
"Ya saya tidak bisa membiarkan alasan untuk kerja lalu untuk melanggar aturan. Kalau begitu kita jual narkoba saja. Boleh enggak saya jual narkoba supaya saya bisa bantu 10 ribu-20 ribu orang kerja sama saya? Tidak boleh," tegas Ahok.[sumber]
