Kehadiran Presiden Jokowi Membawa Angin Segar Bagi Kebangkitan Pariwisata di Sumut

Horas ma dihita saluhutna. Horas juga untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo beserta rombongan, telah menyempatkan diri untuk datang atau blusukan ke Danau Toba, Pulau (Pulo) Samosir, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kedatangan Presiden RI yang ke 7 ini merupakan momentum paling bersejarah di tanah Bangso (orang) Batak.

Kehadiran Jokowi ke Danau Toba Membawa Angin Segar Bagi Kebangkitan Pariwisata di Sumut

Provinsi Sumut memiliki beberapa Wisata Alam yang indah. Salah satunya adalah Pulo Samosir yang dikeliling oleh Danau yang bernama Danau Toba. Danau Toba ini bukan hanya sekedar tempat Wisata Alam yang Indah di tanah air kita ini, tetapi juga melambangkan tentang Budaya Bangso Batak di Sumut. Artinya, ketika orang berbicara tentang Danau Toba, maka itu sama dengan berbicara tentang Kebatakan. Dimana Danau Toba (Tao Toba) merupakan kebanggaan bagi Orang Batak.

Kabar tentang keindahan Danau Toba memang sudah tidak bisa lagi dipungkiri. Sudah banyak cerita mengenai Danau Toba. Dari legenda terjadinya Danau Toba, sampai dengan wisatanya. Tapi sayang... perkembangan Wisata Danau Toba hanya begitu-begitu saja alias stagnan. Disamping itu, pemerintah-pemerintah sebelumnya hanya memandang sebelah mata mengenai hal ini. Bahkan, cenderung Danau Toba dijadikan sebagai sapi perah saja, seperti adanya penebangan pohon-pohon di sekitar Danau Toba dengan alasan membuka pabrik kertas, bertebarnya kerambah-kerambah yang menjadikan Danau Toba tercemar dan lain sebagainya. Anehnya, semua itu disetujui oleh pemerintah. Sangat ironis bukan. Kami berani mengakatan hal ini, karena fenomena ini bukan rahasia umum lagi.

Ketika kami mendengar kabar bahwa Danau Toba akan dibangun dan dijadikan sebagai Pusat Wisata Alam di Sumut oleh pemerintah saat ini (kabar yang terdengar akan dijadikan sebagai Monaco Asia). Kabar tsb merupakan kabar baik untuk kami. Tentunya, Danau Toba bukan lagi dipandang sebelah mata, tapi menjadi Tempat Wisata Alam yang banyak dikunjungi oleh wisatawan (baik dalam negeri dan luar negeri).

Dengan Kehadiran Presiden Jokowi, tentunya pemerintah sangat serius untuk membangun Wisata Danau Toba di Sumut. Kami sangat berterimakasih sekali atas kehadiran bapak Presiden RI yang ke-7 ini beserta rombongan. Karena kami yakin bahwa "Kehadiran Jokowi ke Danau Toba Membawa Angin Segar Bagi Kebangkitan Pariwisata di Sumut".

Horas Pak Jokowi beserta rombongan, Selamat Datang di Danau Toba yang indah.

Seperti yang telah kami pesankan sebelumnya, apabila Pak Jokowi sudah sampai di Danau Toba, jangan lupa untuk menikmati wisata kuliner khas Danau Toba yaitu OMBUS-OMBUS. Ombus-ombus ini enak sekali loh Pak Presiden, hehehe.... apalagi Ombus-Ombus ini dinikmati saat masih hangat... ueeee... enak tenan.... hehehe.

Salam hormat dari kami. Horas. Tuhan memberkati

Artis: Gilang Dirga Bisa Tiru Suara Dari Jokowi Sampai Iwan Fals .... LUCU

Sekarang ini, siapa sih yang nggak tahu dengan Gilang Dirga? Yap, cowok kece yang satu ini memang terkenal dengan bakat meniru suaranya. Berawal dari keisengan di sekolah, kini cowok bernama lengkap Gilang Dirgahari itu bisa menirukan 25 suara!

"Awalnya gue cuma iseng aja, dulu waktu sekolah gue suka iseng. Pas guru gue nerangin di depan, terus pas gurunya nggak ada gue langsung maju ke depan buat ngikutin gaya guru. Ada 25 suara yang bisa ditirukan. Kadang gua bisa ngikutin suara orang, gua juga agak sedikit malu juga, tapi bisa ngelucu juga," jelasnya saat ditemui di bilangan Senayan City, Jakarta, Kamis (7/1).

Lebih jauh, rupanya si 'Raja Tiru Suara' ini pun berhasil menirukan sejumlah suara orang top di Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, suara Jokowi dan Ahok pun kini bisa ia tirukan.

"Ahok, Mario Teguh, Zainudin MZ, Armand Maulana, Judika, dan lain-lain. Jadi ada yang langsung bisa (tanpa latihan), ada juga yang harus gue dengerin (suaranya) dulu. Pas berapa lama dan waktu gue dengerin, baru gue tiru. Kalo yang paling gampang Mario Teguh, dengerin sekali bisa," jelasnya.

Di sisi lain, ia juga menjelaskan kalau semua orang memiliki jangkauan vokal yang berbeda-beda dan inilah yang membuat meniru suara orang lain jadi tidak mudah. Walau begitu, sampai hari ini belum pernah ada orang yang suaranya ditiru Gilang lantas melayangkan komplain padanya.

"Setiap manusia kan punya range vocal masing-masing, tinggi rendahnya itu beda. Kesulitannya di situ. Duta Sheila On 7, itu susah. Terus Iwan Fals, gue niruin suara iwan Fals ngelatih sampe 3 bulan baru bisa. Sejauh ini nggak (pihak yang komplain), untungnya nggak," pungkasnya.[sumber]

Ini Curhat Relawan yang Menyesal Dukung Jokowi

Ini Curhat Relawan yang Menyesal Dukung Jokowi

Jakarta, Trias Politica – Relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi), Ferdinand Hutahea kecewa dengan kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi. Baginya Jokowi telah gagal mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan semangat Trisakti dan Nawacita. Saking kesalnya, Ferdinand menyesal telah mendukung Jokowi di pemilu presiden 2014 lalu.

“Saya gemas sekali. Rasanya saya mau dukung Prabowo. Tapi pilpresnya sudah lewat,” kata Ferdinand saat menyampaikan curahan hatinya dalam diskusi “Dialog 100 Hari Jokowi” di Jakarta.

Kekecewaan Ferdinand bukan tanpa alasan. Dia menilai Jokowi telah salah memilih menteri-menteri bidang ekonomi di Kabinet Kerja. Sebab hampir seluruh menteri-menteri bidang ekonomi Jokowi adalah penganut paham neoliberalisme (neolib). Bukan penganut Trisakti dan Nawacita yang selalu menjadi jargon kampanye Jokowi.

“Saya heran kenapa Jokowi memilih menteri seperti ini. Jangan-jangan yang memilih menteri ini bukan Jokowi,” ujar Ferdinand.

Tuduhan Ferdinand bahwa menteri Jokowi adalah penganut neolib dia contohkan lewat sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Menurutnya, Sudirman telah mengusulkan wacana ke DPR agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Lewat perppu tersebut Sudirman ingin menghapus kewajiban perusahaan tambang asing mengolah bahan tambang mentah sebelum dieksport ke luar negeri.

“Menurut saya ini kejahatan yang luar biasa kepada rakyat,” kata mantan Direktur Posko Relawan Bara JP seindonesia ini.

Ferdinand mengatakan amanat UU Minerba agar perusahaan tambang mengolah bahan mentah sebelum dieksport tidak bisa ditawar-tawar. Sebab dari sanalah negara bisa mengetahui berapa keuntungan sebenarnya yang didapatkan perusahaan-perusahaan tambang asing atas kekayaan alam Indonesia.

“Saya minta Sudirman mundur dari jabatan sebagai menteri. Saya kira dia bagian dari mafia,” ujarnya.

Bukan cuma Sudirman, Menteri BUMN Rini Soemarno juga tidak luput dari kritik Ferdinand. Dia juga menilai Rini sebagai penganut paham neolib karena mewacanakan penjualan gedung Kementerian BUMN. Padahal gedung Kementerian BUMN merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki pemerintah...

[sumber]

HEBOH!! Tulisan di Prasasti Peresmian Kareta Cepat Jakarta-Bandung yang Ditandatangani Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek pembangunan kereta cepat koridor Jakarta-Bandung, Kamis, 21 Januari 2016. Hal itu ditandai dengan ditekannya tombol peresmian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan kebun teh Madalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.


Dilaporkan oleh merdeka.com, usai peresmian, Jokowi yang didampingi sejumlah menteri kabinet kerja dan sejumlah kepala daerah tingkat I dan II dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, terjun langsung ke lokasi pengerjaan yang akan diproyeksikan sebagai salah satu stasiun kereta cepat. Di sana, Jokowi menandatangani prasasti. Jarak tempat peresmian dengan lokasi pengerjaan proyek hanya sekitar 50 meter.

Namun ada yang janggal dengan tulisan di atas prasasti tersebut. Tertera tulisan lokasi dan tanggal peresmian. Lalu di bagian bawahnya tercantum,"Peletakan batu pertama pembagunan kereta cepat Jakarta-Bandung" dan ditutup dengan tandatangan Presiden Jokowi. Terlihat ada salah tulis di kata "pembagunan" yang harusnya "pembangunan".

Foto prasasti ini kemudian menyebar di media sosial. Namun, nyaris semua reaksinya adalah rasa maklum bahwa itu adalah pekerjaan manusia yang khilaf. "Manusia itu tempatnya salah dan lupa," demikian ujar akun bernama Zen Zulkarnaen.(sumber)

Inilah Motif Kritik Megawati ke Presiden Jokowi

Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal pengembalian fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengatur Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mendapat respons publik. Menurut pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, pernyataan itu ada motifnya.

Salah satunya, partai tersebut ingin berperan lebih banyak dalam pemerintahan. Namun, uapaya itu belum terwujud. "PDIP sulit mengontrol Presiden Joko Widodo," kata Hanta ketika dihubungi, Minggu, 10 Januari 2015.

Kesulitan PDI Perjuangan mengontrol pemerintah, kata Hanta, terlihat dari sikap partai dalam satu tahun terakhir, yang cenderung lebih tajam dibandingkan dengan partai yang mengambil peran oposisi.

Masih menurut Hanta, PDI Perjuangan terkesan belum sepenuhnya mendukung presiden karena permintaannya belum dipenuhi oleh pemerintah. Hanta tidak menjelaskan apa permintaan itu. Namun, kata Hanta, sebagai partai pemenang pemilu, mestinya bisa memperbaiki komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah. "Rakernas menjadi momentum PDIP memperbaiki hubungan dengan presiden," katanya.

Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jakarta Kemayoran Expo, Minggu, 10 Januari 2015. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir.

Hanta menambahkan, jika PDI Perjuangan ingin gagasannya diakomodasi, maka pola pembangunan jangka panjang atau Garis Besar Haluan Negara, pemerintah harus duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. "Karena perlu penataan ke daerah," katanya.

Sebenarnya, kata Hanta, pemerintah sudah punya program serupa dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun, program itu kurang berhasil karena ada perbedaan di tingkat pusat dan di daerah. "Harus hati-hati dan punya grand design yang jelas," ujarnya. (sumber)

Pengamat: ‘Dijaga’ Media Massa Pendukung, Jokowi Telah Jago Akting Depan Kamera

Joko Widodo menjadi Presiden RI paling narsis dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Didukung dan dijaga media massa pendukung, Jokowi telah menjadi jagoan akting di depan kamera.

Sindiran itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda menanggapi aksi terbaru Presiden Jokowi di depan media. Jokowi meminta fotografer untuk mengabadikan aksinya melepas ratusan kodok di Istana Bogor. Jokowi juga sempat berakting saat menikmati sunrise 2016 di Raja Ampat.

“Kalau anak muda sekarang, istilahnya Jokowi itu narsis, tidak ada Presiden RI senarsis Jokowi. Ini menunjukkan bahwa Jokowi ingin dirinya dianggap hebat,” tegas Muhammad Huda dalam pernyataan kepada intelijen (04/01).

Menurut Huda, dari berbagai akting Jokowi itu akan menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kerja yang dilakukan Jokowi selama ini hanya pencitraan saja. “Terbukti blusukan masuk hutan yang dibakar, ternyata kalah di pengadilan,” sindir Huda.

Huda mengatakan, pencitraan Jokowi tersebut sangat didukung oleh banyak media yang mendukungnya. “Media tidak ada yang mengkritisi Jokowi. Semua mengamini apa yang dikeluarkan Istana,” jelas Huda.

Sebaliknya, kata Huda, jika aksi seperti Jokowi itu dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono tentu reaksi media massa berbeda. “Akan banyak media yang mengkritik dengan meminta komentar pengamat, anggota DPR yang berseberangan dengan SBY. Nampaknya media sekarang ini sudah dikondisikan ‘mengamankan’ Jokowi,” pungkas Huda.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo diberitakan telah melepas 190 ekor burung di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Tak hanya burung, Jokowi juga melepas ratusan ekor kodok dan biawak.

Informasi yang dihimpun dari fotografer Presiden Joko Widodo, Agus Suparto, acara pelepasan satwa itu dilakukan Jokowi usai berkegiatan di acara Car Free Day Kota Bogor, Jawa Barat (03/01). Acara pelepasan merupakan acara pribadi dan tanpa keprotokolan Istana Kepresidenan. (sumber)

Setahun Dipimpin Jokowi, Jumlah Orang Miskin Tambah 780 ribu

Badan Pusat Statisttik (BPS) Indonesia mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,51 juta jiwa atau 11,13 persen dari total penduduk sampai September 2015. Angka tersebut naik 780 ribu jiwa atau 2,81 persen dibandingkan jumlah orang miskin pada periode yang sama di 2014 sebanyak 27,73 juta jiwa.

Uniknya, Kepala BPS Suryamin lebih senang membandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2015 dengan Maret 2015 yang disebutnya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 80 ribu jiwa.

Ia mengatakan penurunan jumlah penduduk miskin selama enam bulan tersebut merupakan indikator pulihnya perekonomian masyarakat dari dampak pencabutan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada November 2014 silam.

“Setelah harga BBM naik tentu ada upaya bantuan sosial untuk kesehatan dan pendidikan serta bantuan raskin. Sehingga angka kemiskinan selama Maret hingga September menurun,” jelas Suryamin dalam konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin (4/1).

Ia juga menyebut inflasi yang relatif rendah sangat membantu penurunan jumlah penduduk miskin selama 2015. Turunnya sejumlah komoditas pangan dan bahan makanan juga menjadi faktor penurunan jumlah penduduk miskin tersebut.

Salah satunya adalah penurunan harga eceran beras nasional di 2015. Suryamin mencatat harga beras eceran turun 0,92 persen dari harga Rp 13.089 per kilogram (kg) pada Maret 2015 menjadi Rp 12.968 per kg pada September 2015. Selain beras, harga minyak goreng juga tercatat turun 2,8 persen.

“Harga kelapa sawit (Crude Palm Oil) juga sedang turun dan ini juga jadi bagian konsumsi masyarakat menengah ke bawah, jadi sangat membantu,” jelasnya.

Garis kemiskinan selama periode Maret-September 2015 naik sebesar 4,24 persen yaitu dari Rp 330.776 per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp 344.809 per kapita per bulan pada September 2015.

Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas non makanan.

Secara demografi, jumlah penduduk miskin paling banyak mendominasi di pulau Jawa, Tercatat sebanyak 15,31 juta jiwa penduduk miskin tersebar di pulau Jawa.

Sementara sisanya tersebar di Sumatera sebesar 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta jiwa, pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku sebanyak 1,53 juta jiwa, dan Kalimantan 0,99 juta jiwa.(Sumber)

Ini Pesan Guru Besar UI untuk Jokowi: “Asu Gedhe Menang Kerahe”

ASEAN, termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sebagai derivatnya, adalah “forum kerjasama”. Dalam kerjasama tidak boleh ada yang dirugikan, keduanya harus win-win, tidak boleh terbentuk “the winner-take-all market”.

Peringatan itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Sri Edhi Swasono terkait pelaksanaan pasar bebas ASEAN.

“Kalau dalam suatu kerjasama MEA kita dirugikan ya kita tolak toh, tidak kita izinkan lah, atau kita tangguhkan,” tegas Sri Edhi Swasono (04/01).

Kata Sri Edi, kerjasama ASEAN bukan ajang penyerahan atau penjualan kedaulatan nasional. MEA tidak boleh mencederai kedaulatan. Jangan menari atas gendang kapitalistik. Siapa saja yang melihat atau membiarkan MEA sebagai ancamam berarti mengidap atau termakan oleh mindset neoliberalisme-kapitalistik.

“Pemimpin Indonesia harus tampil tegas memimpin ASEAN dan berwibawa untuk menjaga khitah asli ASEAN Charter sebagai forum kerjasama sehingga MEA sebagai derivat ASEAN tidak diserobot dan berubah menjadi kepajangan tangan odeologi kapitalisme global,” jelas Sri Edi.

Sri Edi mengingatkan, jangan sampai MEA menjadi forum “asu kerah” (anjing bertarung) saling mengintip kelemahan sesama anggota ASEAN, bukan sebaliknya saling mperkukuh, isi mengisi dan melengkapi, saling menjalin complementarities dan maju bersama bersinergi, memegang teguh win-win principle.

“Ingat primbon Jawa: “Asu gedhe menang kerahe” (anjing besar menang bertarung),” pungkas Sri Edi

Untung Pak Jokowi Yang Jadi Presiden

BETAPA KELAMNYA NASIB BANGSA ANDAI SAAT PILPRES JOKOWI KALAH

Mendengar transkrip rekaman Reza Khalid, Setya Novanto dan Maarof Syamsudin sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Betapa tak terbayangkan andai kemarin Jokowi kalah. Riza Khalid dan konco konconya akan merampok habis habisan kekayaan negara. Riza Khlaid cs bisa semau gue karena telah membantu dana gila gilaan untuk kampanye Prabowo. Gila cing!!!...Setengah Trilyun uang pribadi Riza Khalid untuk Prabowo. Itu uang apa kertas koran ya?

Betapa seram dan kelamnya masa depan bangsa kita ini jika kawanan perampok itu berhasil berkuasa.

Bersyukurlah kita, rakyat Indonesia tidak buta dan tuli. Rakyat Indonesia tahu mana yang baik dan jahat. Tuhan masih sayang sama negara bangsa kita.

Kita rapatkan barisan. Kita bersatu padu mengawal Presiden Jokowi dari perampok jahat yang mengitari Presiden Jokowi.

Kekuatan Jokowi itu adalah rakyat.

Kata Birgaldo Sinaga

Cap Petugas Partai, Presiden Galau Rombak Kabinet?

Cap atau stempel sebagai petugas partai membuat Presiden Jokowi dinilai selalu dibayangi kegalauan saat muncul desakan perombakan kabinet. Pasalnya, jabatan menteri tidak lepas dari incaran kekuatan politik atau parpol.

“Setiap menghadapi desakan perombakan kabinet, publik memandang Presiden Jokowi diliputi kebimbangan. Ini antara lain akibat predikat yang melekat sebagai petugas partai pada diri Jokowi,” papar Ariady Achmad, aktivis masyarakat madani di Jakarta, Senin (4/1/2016).

Akibatnya, Presiden Jokowi dinilai tak leluasa menggunakan hak prerogratif yang digenggamnya. Sehingga urusan kabinet tidak sepenuhnya berada dalam kendali Jokowi. Hal ini berimplikasi pengelolaan pemerintahan juga tidak semuanya dalam tangan dan kekuasaannya.

Ariady mengingatkan agar Presiden Jokowi mengembalikan hak prerogratif dalam mengambil keputusan mengenai kabinet. Sebab, hak ini dijamin oleh konstitusi. Meski tetap mempertimbangkan konstalasi kekuatan politik, namun sebaiknya sebatas untuk membangun konsolidasi.

“Jika hak prerogratif ini di tinggalkan Presiden, bisa membuat merosotnya kepercayaan masyarakat atau publik. Ini yang sangat penting diperhitungkan Jokowi. Jangan sampai setiap reshuflle kabinet menciptakan ketidakpercayaan publik,” ujar Ariday.

Diakui dilema yang dihadapi Presiden Jokowi tidak mudah. Apalagi tekanan bukan hanya dari partai pendukung, namun kini juga ada tuntutan partai yang sebelumnya beroposisi minta jatah kursi menteri. Jika tidak tepat mengambil langkah bisa memicu kegaduhan baru.(sumber)

Polisi Tewas Diserang, Kapolri Jamin Jokowi Aman di Papua

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjamin keamanan Presiden Joko Widodo dan rombongan yang akan melakukan kunjungan ke Papua. Jaminan keamanan diberikan terkait penyerangan kelompok bersenjata terhadap Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan tiga polisi, tadi malam.

“Saya jamin aman. Jangan dikaitkan dengan Presiden, enggak ada kaitannya dengan (rencana kunjungan) Presiden,” kata Badrodin yang ikut mendampingi Presiden Jokowi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Senin (28/12).

Badrodin juga memastikan kasus penyerangan tersebut tidak ada hubungannya dengan persoalan Freeport. “Enggak ada. Jauh dari Freeport,” ucapnya.

Badrodin menyatakan kelompok pelakunya sudah diketahui namun orang-orang yang melakukan penyerangan masih belum diketahui. “Kelompoknya sih sudah tahu, tapi orang-orangnya belum,” ujar dia.

Saat ini, lanjut dia, aparat keamanan gabungan tengah memburu para pelaku. “Sekarang sedang dilakukan pengejaran oleh TNI dan Polri, mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan baik,” tuturnya.

Badrodin mengatakan lokasi penyerangan terhadap Markas Polsek Sinak tidak jauh dari tempat penembakan terhadap anggota TNI sebelumnya.

“Dulu pernah terjadi yang tujuh anggota TNI yang waktu itu diserang di lokasi yang sama, dekat-dekat situ. Kemudian sekarang Polsek,” ungkapnya.

Badrodin menambahkan sebenarnya di saat momentum Natal seperti sekarang jarang ada gangguan keamanaan di Papua. “Ya memang ini jarang terjadi penyerangan saat-saat perayaan Natal seperti ini. Jarang terjadi,” kata dia.(CNN Indonesia)(sumber)

Jadi Percontohan Kota Lain, Jokowi Terus Pantau Pembangunan MRT

Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT). Meskipun, kata dia, ini seharusnya menjadi tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, saya terus memantau pembangunan MRT ini," kata Jokowi di lokasi pembangunan MRT, Senayan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Jokowi benar-benar ingin pembangunan MRT ini sesuai rencana. Sebab, nantinya akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia.

Selama 93 hari, kata Jokowi, pengeboran tanah telah mencapai 327 meter. Setiap harinya, terowongan ini dibor sepanjang 8-12 meter. Sehingga diharapkan pembangunan rel bawah tanah akan selesai pada 2016.

"Kita harapkan nanti stasiun-stasiun yang lainnya juga akan segera diselesaikan," ujar dia.

Jokowi mengatakan, kota-kota besar sangat memerlukan transportasi massal di bawah tanah. Sebab, pembangunan transportasi di atas tanah sudah tidak mungkin dilakukan.

"Saya kira semua kota besar di seluruh dunia seperti itu. Tapi ini yang sudah di mulai LRT di Palembang. Nantinya di Surabaya juga, tetapi bukan LRT pakai train, beda-beda," lanjut Jokowi.

Saat ini terdapat 4 mesin bor yang digunakan pada paket pekerjaan konstruksi bawah tanah proyek MRT, untuk membangun terowongan dari Senayan hingga Bundaran HI.

Sebanyak 2 bor mulai dioperasikan dari Patung Pemuda menuju utara hingga Setya Budi. Sementara 2 bor lainnya akan dioperasikan mulai Bundaran HI, dan akan bergerak menggali tanah ke selatan hingga Setya Budi.

Mesin bor pertama dan kedua yang bernama Antareja dan Antareja II dioperasikan oleh kontraktor paket pekerja CP 104 dan CP 105 yaiyu SOWJ Joint Venture yang terdiri dari Shimizu, Obayashi, Wijaya Karya, dan Jaya Konstruksi.

Mesin bor ketiga dan keempat bernama Mustika Bumi I dan Mustika Bumi II dioperasikan oleh kontraktor paket pekerja CPO 106 yaiyu SMCC-HK Join Operation, yang terdiri dari Sumitomo Mitsui Construction Company dan Hutama Karya.(sumber)

Tanggan 22 Desember 2015 diperingati sebagai Hari Ibu setiap tahunnya. Hal menarik yang kali ini nyapnyap.com ulas adalah apa makna Hari Ibu untuk seorang Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

Via akun twitter miliknya, @jokowi, Presiden Jokowi mencuit pesannya pada Hari Ibu sekarang ini. Ia teringat wejangan dari sosok ibunya.

"Ibu saya selalu mengingatkan pentingnya kerja keras, kejujuran dan kesederhanaan. Saya selalu ingat itu. Selamat hari Ibu -Jkw" demikian cuitan @jokowi, Selasa (22/12/2015) sekitar pukul 08.30 WIB.

Sebelum itu telah diberitakan bahwa acara puncak Peringatan Hari Ibu bakal diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) ditunjuk sebagai penanggung jawab dari kegiatan acara ini.

Menteri PP dan PA Yohana Yembise mengatakan, berdasarkan diskusi dengan Ibu Negara Iriana Widodo dan juga termasuk dengan Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Veronica Tan, diputuskan puncak Peringatan Hari Ibu dilaksanakan di Kupang, NTT.

"Tahun ini kita putuskan diselenggarakan di Kupang, NTT, berdasarkan hasil diskusi dengan Ibu Negara dan Ibu Veronica Ahok," ujar Menteri PP dan PA saat jumpa pers soal rencana Peringatan Hari Ibu di Gedung Kementerian PP dan PA, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2015).

Yohana mengatakan, Iriana ingin agar kegiatan Peringatan Hari Ibu ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja. Pasalnya masih banyak daerah lain di Indonesia yang membutuhkan perhatian.

"Di sana masalah yang dihadapi yakni masalah air dan ibu-ibu di sana (Kupang) memerlukan perhatian khusus terkait kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu kita akan selenggarakan di sana (Kupang)," katanya.

"Presiden nanti akan hadir. Kami akan mengundang seluruh kepala badan organsiasi wanita seluruh provinsi. Dan pada tanggal 22 Desember nanti Presiden akan melakukan upacara bendera," tambahnya.

Yohana mengatakan, Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan Mother's Day yang diperingati di negara lain. Hakekat Hari Ibu yang diperingati di Indonesia pada 22 Desember jauh lebih dalam. Hari Ibu menurutnya adalah upaya bangsa Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada perjuangan kaum perempuan Indonesia, termasuk dalam memperebutkan kemerdekaan RI.

"Peringatan Hari Ibu untuk selalu mengenang, memberikan penghormatan serta penghargaan kepada perjuangan kaum perempuan Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sehingga momentum Hari Ibu berbeda dengan Mother's Day yang biasa dilakukan oleh negara-negara lainnya di dunia," jelas Yohana.(sumber)

GEBRAKAN JOKOWI! Indonesia bakal punya Kilang Minyak Sendiri

Pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi terbaru Jilid VIII yang salah satunya adalah menyoroti mengenai pembangunan kilang.

Bagi para investor baik dari lokal ataupun asing yang ingin membangun kilang di Indonesia, pemerintah bakal memberikan insentif. Kebijakan itu dipercaya bakal membuat rupiah kembali perkasa.

Selama ini, Indonesia selalu ketergantungan dengan impor BBM. Namun, Presiden Jokowi berniat untuk dapat keluar dari polemik ini.

Berikut adalah penjelasannya!

Rupiah Menguat dan Perkasa

Ekonom BCA David Sumual mengungkapkan, pembangunan kilang itu penting untuk mengurangi defisit di neraca transaksi berjalan.

Selama ini, Indonesia mengekspor crude oil (minyak mentah), tapi di sisi lain mengimpor yang sudah jadi dalam bentuk fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM). Impor BBM ini yang membuat pemerintah selalu tekor.

Bayangkan saja, dalam sehari pemerintah butuh US$ 150-200 juta untuk impor BBM. Angka yang tidak sedikit. Tingginya kebutuhan dolar AS ini membuat rupiah terus tertekan.

"Kalau bisa buat kilang sendiri, tentu akan ada nilai tambah, ada multiplier effect. Impor BBM itu tidak hanya membuat defisit di neraca transaksi berjalan, tapi juga menekan rupiah. Kebutuhan dolar tinggi sehingga rupiah tertekan," jelas dia saat dikutip nyapnyap.com, Selasa (22/12/2015).

David mengatakan, dengan adanya pemberian insentif dari pemerintah, diharapkan banyak investor yang mau berinvestasi di Indonesia melalui pembangunan kilang. Sehingga Indonesia tidak ketergantungan impor BBM.

"Jadi, selama ini BBM kita hanya mengandalkan impor. Kebanyakan kilang kita tua, sehingga produksi berkurang. Dengan adanya pemberian insentif bagi yang mau bangun kilang, ini diharapkan banyak investor mau masuk," imbuh David.

Bagaimana menurut Anda?(sumber)

LAGI! IMF Puji Presiden Jokowi, Apa kata Haters?

Organisasi sekelas Dana Moneter Internasional atau yang biasa dikenal dengan International Monetary Fund (IMF) memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan segera stabil dan bahkan bisa tumbuh tinggi dalam jangka panjang ke depan.

Hal tersebut karena Indonesia saat ini sudah tidak lagi terbebani dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Subsidi BBM tersebut telah dicabut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal tahun ini. Langkah tersebut sangat diapreasiasi oleh IMF.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan tetap Signifikan

"Prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid. Pemerintah setempat sudah mengambil langkah signifikan untuk memperkuat kerangka kebijakan dalam beberapa tahun terakhir," kata Kepala Tim IMF di Indonesia, Luis E. Breuer, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/12/2015).

Bukan hanya itu saja, pemerintah telah memperlihatkan sebuah manajemen fiskal dan moneter yagn sangat baik.

"Pemerintah sudah memperlihatkan manajemen moneter dan fiskal yang baik, salah satu penyokongnya adalah dicabutnya subsidi BBM pada awal 2015," tambahnya.

Indonesia akan Stabil di Jangka Panjang

Menurut Luis, Indonesia dengan tanpa ketergantungan subsidi BBM bakal memberikan kontribusi yang sangat baik untuk stabilitas ekonomi makro pada jangka panjang.

Pada akhirnya, ekonomi Indonesia dapat bertahan dengan sangat baik di tengah melambatnya ekonomi global sepanjang tahun 2015.

Baca juga: GEBRAKAN JOKOWI! Indonesia bakal punya Kilang Minyak Sendiri

Indonesia akan tumbuh jauh di atas Negara Maju

Ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh sekitar di atas 5%, jauh lebih tinggi apabila dibandingkan negara-negara maju yang hanya tumbuh di bawah 1 persen atau bahkan bisa minus.

"Pertumbuhan ekonomi RI jangka diprediksi menengah masih baik, apalagi didukung dengan agenda peluncuran paket-paket kebijakan yang bisa memberikan stabilitas," ujarnya.

Bagaimana menurut Anda?(sumber)

Pak Jokowi Presiden Pertama Yang Berani Meminta Hal Ini Ke Freeport, Hebat!

Pt Freeport indonesia adalah perusahaan tambang emas terbesar yang ada di dunia,perusahaan ini dikuasai oleh pihak asing sejak taahun 1967 dan memiliki kontrak karya hingga tahun 2021 nanti.

Namun mengambil alih Freeport Indonesia bukanlah hal yang mudah,karna kontrak sebelumnya pada pemerintahan Soeharta sangat memberatkan pemerintah mengambil alih tambang ini.

Walau menjadi penyumbang pajak terbesar bagi negara,namun banyak pihak yang berpendapat bahwa pajak yang dibayarkan mungkin tidak sesuai dengan yang dihasilkan PT Freeport.

“Saya yakin, pajak yang dibayarkan Freeport ke Pemerintah Indonesia tidak ekuivalen dengan laporan keuangan perusahaan itu di Bursa New York,” kata Yan Hiksas Beberapa waktu yang lalu.

Namun bukan hal yang tidak mungkin Perusahaan tambang emas ini diambil alih pemerintah indonesia,contohnya saja perusahaan Jepang yang beroperasi di Asahan.

“Buktinya, kita sukses take over 100% saham Asahan dari investor Jepang. Apalagi teknologi penambangan emas itu relatif sederhana,” ujarnya.

Presiden Jokowi tentu tidak tinggal diam melihat perusahaan ini mengeruk keuntungan berlipat ganda dari tanah papua,Jokowi pun mengusulkan beberapa kesepakatan baru yang harus meguntungkan pihak Indonesia.

Presiden Jokowi akhirnya bertemu dengagn Direktur Freeport Indonesia untuk menyepakati sebuah perjanjian.Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Bos Freeport sebagai berikut:

1. Pemerintah berkepentingan untuk membangun iklim investasi yang sehat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi;

2. Pemerintah ingin agar keberadaan PT Freeport Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan kawasan Papua, karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2015;

3. Dalam menjalankan operasinya, PT Freeport Indonesia harus semakin meningkatkan porsi penggunaan kapasitas dalam negeri, baik dalam penggunaan barang dan jasa, maupun pemanfaatan tenaga kerja;

4. Hilirisasi harus dilanjutkan, pembangunan smelter baik melalui skema ekspansi di Jawa Timur, maupun pembangunan yang baru di Papua tidak boleh tertunda;

5. Pembangunan PLTA Urumuka, Kabupaten Mimika harus segera direalisasikan agar masyarakat Papua dapat segera memperoleh manfaatnya.

Bagaimana tanggapan Moffet dan Maroef(freeport) setelah mendapat arahan Presiden Jokowi?

Moffett menyatakan kesiapannya untuk mentaati seluruh arahan Presiden.

“Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun, PTFI menghormati kedaulatan hukum Republik Indonesia. Dan Kami siap melaksanakan semua aturan yang ada,” tutur Moffett.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Saat itu, Sudirman mengatakan, arahan Presiden merupakan sinyal bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan operasi PT Freeport Indonesia pasca-2021.

“Sinyalnya sudah jelas bahwa Pemerintah beritikad menjaga kelangsungan operasi PT Freeport Indonesia di Timika, dengan penekanan agar keberadaan mereka (PTFI) harus dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Hanya saja, kita harus mencari momentum yang tepat dan mencari solusi hukum agar Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tidak dilanggar,” tegas Menteri ESDM.(sumber)

Ada tiga kendala Program Sejuta Rumah Jokowi yang harus diselesaikan

Sampai dengan bulan November 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berhasil merealisasikan pembangunan rumah sebanyak 660.474 unit. Jumlah itu setara dengan 66 persen dari target satu juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Edi Ganefo mengatakan, ada 3 hambatan utama mengapa realisasi program penyediaan rumah untuk rakyat tersebut belum optimal.

Pertama adalah rendahnya daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini.

"Kemampuan konsumen untuk saat ini sedang rendah karena sedang ada perlambatan ekonomi. Jadi penjualan rumah juga sedang lesu, " ujar Edi saat dikutip nyapnyap.com, Sabtu (18/12/2015).

Hal ini membuat para pengembang menahan diri dalam melakukan pembagunan karena khawatir produk yang dibuatnya tidak bisa terserap.

Masalah kedua, kata dia adalah rendahnya dukungan pembiayaan bagi pengembang untuk melakukan pembangunan rumah.

"Kredit perbankan bunganya masih sangat tinggi, bagi pengembang itu sangat memberatkan. Saat ini kredit konstruksi bunganya 14%, tinggi sekali," jelas dia.

Masalah ketiga dan masalah yang paling menjadi perhatian adalah masalah perizinan. Di tengah dorongan pemerintah bagi pengembang untuk membangun rumah sebanyak-banyaknya, nyatanya dukungan secara regulasi masih belum maksimal.

Salah satu aspek regulasi yang paling menjadi hambatan adalah masalah perizinan. "Perizinan parah. Seperti masalah izin tanah, izin lokasi itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Lalu izin mendirikan bangunan juga 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau kita program tahun ini izin baru keluar tahun depan, ya program tahun ini jelas nggak akan maksimal," kata dia.

Untuk itu, tahun depan diharapkan Pemerintah lebih serius lagi dalam menata regulasi yang tepat. Sehingga kata dia, program sejuta rumah bisa benar-benar terealisasi secara optimal karena program ini sangat dibutuhkan masyarakat.(sumber)

Fahri sebut Rakyat Dukung Setya Novanto, Jokowi bikin bingung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) supaya dapat menghormati suarat rakyat mengenai putusan dugaan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah merasa sangat kebingunan dengan pernyataan dari orang nomor satu di Indonesia itu.

Fahri juga mengatakan justru rakyat sangat marah apabila Ketua DPR, Setya Novanto dilengserkan begitu saja karena masalah kecil seperti ini.

"Publik mana yang didengar Pak Jokowi. Kalau publik, saya dengar kemarin enggak setuju Pak Novanto diganti atau dihukum," kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).

Politikus PKS ini geram jika DPR di ranah legislatif kinerjanya dipantau oleh pemerintah di ranah eksekutif. Menurutnya tak layak pemerintah mengawasi DPR.

"Sekarang ini adalah DPR yang mengawasi eksekutif, jangan dibalik. Tidak boleh itu eksekutif mengawasi DPR. Dia tidak punya hak itu. Konstitusi berdasarkan UUD 45 anggota DPR itu dipilih dengan mandat mengawasi pemerintah," tuturnya.

Menurut Fahri, setiap pejabat di pemerintahan harus tahu diri terkait batasan kerja-kerjanya. Dia berharap tak ada intervensi pemerintah ke DPR.

"Jadi sebaiknya kita ini para pejabat ini tahu diri dan membatasi diri. Jangan kita mengintervensi dan mengganggu jalannya proses yang ada di DPR ini," pungkasnya.(sumber)

Bela Gojek cs, Jokowi perintahkan Jonan cabut Larangan Ojek dan Taksi Online

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan larangan ojek dan taksi online. Ia langsung dengan segera memanggil Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan supaya dapat meluruskan masalah tersebut. Menurut Jokowi, ojek online saat ini menjadi sebuah alat transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata," tegas Jokowi lewat akun twitternya, Kamis (18/12

Seperti yang telah diketahui bahwa Menteri Perhubungan, Ignasiun Jonan sudah resmi mengeluarkan edaran yang melarang untuk ojek serta taksi online beroperasi. Jonan mempunyai alasan bahwa ketentuan dari angkutan umum merupakan paling tidak mempunyai roda tiga, berbadan hukum dan punya izin penyelenggaraan angkutan umum.

Beberapa waktu setelah pemanggilan Menhub Jonan tersebut, muncul lagi kabar gembira bagi pendukung Gojek cs karena larangan tersebut sudah dicabut.

Menhub Jonan cabut Larangan Operasi Gojek cs

Menhub Jonan mencabut larangan beroperasinya Go-Jek dkk. Jonan menegaskan, Kemenhub untuk sementara mempersilakan Go-Jek dkk beroperasi.

"Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak," kata Jonan di Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Jonan menjelaskan, sesuai UU 22 thn 2009, kendaraan roda dua tidak dimaksudkan untuk angkutan publik. Namun realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai.

"Kesenjangan itulah yang selama ini diisi oleh ojek, dan beberapa waktu terakhir oleh layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan lainnya," urai dia.

"Terkait dengan aspek keselamatan di jalan raya yang menjadi perhatian utama pemerintah, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan Korlantas Polri," tutup Jonan.

Presiden Jokowi sepenuh hati dukung Gojek

Kementerian Perhubungan menerbitkan regulasi yang melarang peredaran kendaraan pribadi yang dijadikan transportasi umum seperti Gojek, Grab Bike, Blue Jek dan lain sebagainya. Presiden Jokowi menggarisbawahi munculnya regulasi itu.

"Itu yang namanya ojek, yang namanya Gojek, yaa ini kan hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang harus digaris bawahi dulu, ojek itu hadir karena kebutuhan di masyarakat, Gojek itu hadir juga karena kebutuhan masyarakat," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jl H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2015).

Mengenai peraturan seharusnya bisa dibuatkan transisi sampai dengan transportasi massal yang representatif memadai. Jangan sampai peraturan dibuat justru merugikan.

"Jangan karena adanya sebuah aturan ada yang dirugikan, ada yang menderita. Aturan itu yang buat siapa sih?" imbuh Jokowi.

Selain itu ojek yang berbasis media sosial atau aplikasi ponsel sebetulnya membangkitkan semangat berinovasi. Jokowi mendukung munculnya inovasi seperti ini.(Sumber)