Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) supaya dapat menghormati suarat rakyat mengenai putusan dugaan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah merasa sangat kebingunan dengan pernyataan dari orang nomor satu di Indonesia itu.
Fahri juga mengatakan justru rakyat sangat marah apabila Ketua DPR, Setya Novanto dilengserkan begitu saja karena masalah kecil seperti ini.
"Publik mana yang didengar Pak Jokowi. Kalau publik, saya dengar kemarin enggak setuju Pak Novanto diganti atau dihukum," kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).
Politikus PKS ini geram jika DPR di ranah legislatif kinerjanya dipantau oleh pemerintah di ranah eksekutif. Menurutnya tak layak pemerintah mengawasi DPR.
"Sekarang ini adalah DPR yang mengawasi eksekutif, jangan dibalik. Tidak boleh itu eksekutif mengawasi DPR. Dia tidak punya hak itu. Konstitusi berdasarkan UUD 45 anggota DPR itu dipilih dengan mandat mengawasi pemerintah," tuturnya.
Menurut Fahri, setiap pejabat di pemerintahan harus tahu diri terkait batasan kerja-kerjanya. Dia berharap tak ada intervensi pemerintah ke DPR.
"Jadi sebaiknya kita ini para pejabat ini tahu diri dan membatasi diri. Jangan kita mengintervensi dan mengganggu jalannya proses yang ada di DPR ini," pungkasnya.(sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar